Dua Dekade Penantian Masjid Raya Gorontalo Tanpa Rupiah APBD
Mimpi masyarakat Gorontalo memiliki Masjid Raya akhirnya bergerak menuju kenyataan setelah Gubernur Gusnar Ismail meletakkan batu pertama pembangunan di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Bone Bolango, Jumat, 12 Desember 2025. Gagasan pembangunan ini telah melewati empat rezim kepemimpinan, dimulai era Gubernur Rusli Habibie yang bahkan menggelar sayembara desain dengan rencana lokasi di Kelurahan Moodu, Kota Timur, namun tak pernah terealisasi hingga dua periode jabatannya berakhir.
Semangat membangun kembali menggema di era Pj Gubernur Hamka Hendra Noer dengan penggalangan dana dan persiapan lahan di tepian Danau Limboto, tetapi hanya berhenti pada tahap perencanaan. Kini Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie melanjutkan estafet tersebut melalui Yayasan Islamic Center Gorontalo dengan pendekatan pembiayaan yang sepenuhnya mengandalkan infaq masyarakat tanpa menggunakan APBD. Lokasi baru di kawasan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dipilih sebagai realisasi mimpi yang tertunda puluhan tahun.
Gusnar menegaskan tidak ada paksaan dalam gerakan infak, karena pemerintah hanya menyediakan sarana bagi masyarakat untuk beramal sesuai keikhlasan masing-masing. Mekanisme pengumpulan zakat, infak, dan sedekah akan dibuat transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Target penyelesaian pembangunan diperkirakan satu hingga dua tahun ke depan, tergantung pada partisipasi dan dukungan finansial dari seluruh lapisan masyarakat Gorontalo.
Peluncuran QRIS dan penggalangan dana masif menjadi instrumen utama untuk mewujudkan aspirasi yang sudah diolah dan direncanakan oleh para gubernur dan penjabat gubernur sebelumnya. Gusnar memposisikan dirinya sebagai penerus yang melanjutkan pekerjaan besar ini, bukan sebagai inisiator tunggal yang mengklaim kepemilikan proyek. Spirit kebersamaan dan gotong royong melalui infak menjadi fondasi filosofis yang membedakan pembangunan masjid raya ini dari proyek infrastruktur pemerintah pada umumnya.
Absennya anggaran APBD dalam pembiayaan masjid raya menjadikan proyek ini sebagai ujian solidaritas dan kedermawanan kolektif masyarakat Gorontalo. Keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari alokasi anggaran negara, melainkan dari partisipasi sukarela rakyat yang menginginkan landmark religius ini hadir di tanah mereka. Dua dekade penantian kini bermuara pada gerakan swadaya yang menempatkan kepemilikan masjid raya sepenuhnya di tangan masyarakat yang membiayainya.
