Jalan HB Jassin di Gorontalo Bakal Disulap Satu Arah, Uji Coba Dua Hari Kemacetan di Kota Gorontalo semakin parah. Ruas Jalan HB Jassin akan diuji coba sebagai jalur satu arah selama dua hari, mulai 27 hingga 28 Oktober 2025, untuk mengurai kepadatan yang sudah mencapai level mengkhawatirkan. Jalan HB Jassin yang sebelumnya dikenal dengan nama Jalan Agus Salim ini merupakan salah satu jalur utama di ibu kota provinsi. Kepadatan di ruas jalan nasional tersebut sudah mencapai 82 persen, atau berada pada level D dalam standar lalu lintas. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Gorontalo bersama aparat kepolisian dan Kementerian Perhubungan mengambil langkah tegas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Hermanto Saleh, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo, Balai Kementerian Perhubungan, dan Satlantas Polresta Gorontalo Kota. "Arus kendaraan di pusat kota semakin padat, sehingga perlu dilakukan penataan sistem lalu lintas. Pak Wali Kota Gorontalo menghendaki agar sistem satu arah ini segera diuji coba di Jalan H.B. Jasin," ujar Hermanto. Ruas jalan ini akan diarahkan keluar kota, dari simpang empat McDonald menuju simpang lima Bundaran Telaga. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Rahmanto Idji, menjelaskan bahwa penerapan sistem satu arah ini sudah sangat mendesak. "Jumlah kendaraan di Kota Gorontalo meningkat 5–10 persen per tahun, sedangkan ruas jalan tetap," jelas Rahmanto. Uji coba akan dilaksanakan dua sesi, yakni pagi pukul 07.00–09.00 WITA dan sore pukul 16.00–18.00 WITA. Dishub juga menyiapkan baliho, water barrier, serta petugas pengatur lalu lintas di titik strategis untuk membantu masyarakat menyesuaikan arah baru. "Uji coba ini penting sebagai dasar evaluasi apakah sistem satu arah bisa diterapkan permanen. Kami berharap masyarakat memahami dan mendukung pelaksanaannya," tambah Hermanto. Setelah dua hari uji coba, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama dan menyampaikan hasilnya ke Kementerian Perhubungan Darat untuk menentukan langkah lanjutan. Pelaksanaan di lapangan akan melibatkan Polda, Polresta, BPTD Wilayah 21, Kementerian Perhubungan, dan Satpol PP. "Setelah evaluasi, kami akan rapat kembali bersama Kementerian Perhubungan untuk menentukan apakah sistem satu arah ini layak diterapkan secara permanen," pungkas Rahmanto.
