25 pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Gorontalo resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Gusnar Ismail di Ruang Dulohupa pada Senin, 12 Januari 2026. Pelantikan dihadiri Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan Sekda Sofian Ibrahim.
Para pejabat ini akan memimpin OPD yang baru saja ditata ulang. Penataan SOTK itu dilakukan agar struktur pemerintahan sejalan dengan visi-misi dan RPJMD 2024–2029.
Lewat manajemen talenta
Gusnar menjelaskan pengisian jabatan dilakukan lewat manajemen talenta yang menitikberatkan kompetensi. Semua pejabat sudah menjalani asesmen.
“Sekarang prosesnya menggunakan manajemen talenta sehingga membutuhkan waktu untuk pemetaan dan penempatan yang tepat,” jelas Gusnar.
Maaf soal gaji terlambat
Gusnar mengakui penataan ini sempat membuat administrasi tertunda, termasuk pembayaran gaji ASN.
“Saya mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi, karena perubahan ini kita lakukan demi memastikan program pemerintah dapat terlaksana dengan baik,” kata Gusnar.
Beberapa nama yang dilantik
Di antaranya Sila Botutihe sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Jamal Nganro sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Zukri Suratinoyo sebagai Asisten Administrasi Umum.
Sukril Gobel memimpin Badan Keuangan dan Aset Daerah, Danial Ibrahim memimpin Badan Pendapatan Daerah, dan Wahyudin A. Katili menjadi Kepala Bappeda. Sultan Kalupe memimpin Disparekrafpora, Sudarman Samad Dinas Dikbud, dan dr. Anang Otoluwa Dinas Kesehatan dan KB.
Ada juga Sagita Wartabone di Dinas Perhubungan, Sri Wahyuni D. Matona di DPMPTSP, Reflin Buata di Dinas Sosial Dukcapil, serta Rusli Nusi di BPBD.
Jabatan yang masih kosong
Belum semua jabatan terisi. Empat biro dan dua dinas masih menunggu pejabat definitif: Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Organisasi, Biro Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Kominfotik, dan Inspektorat.
OPD yang tidak berubah nomenklatur maupun pejabatnya, seperti Kesbangpol, Nakertrans, dan PUPRPKP, tidak dilantik ulang.
“Saya berharap ini menjadi tim yang kompak dan mampu berkompetisi dengan daerah lain untuk memajukan Gorontalo,” tutup Gusnar.
Kenapa perlu dipantau
Pejabat yang baru dilantik ini adalah wajah layanan publik provinsi, dari perizinan hingga penanganan bencana. Nama-nama di atas akan sering muncul dalam kebijakan yang langsung menyentuh warga sepanjang 2026.
