Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, melantik 39 pejabat fungsional di aula rumah jabatan gubernur pada Selasa, 23 Desember 2025. Pelantikan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim, Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sukril Gobel, dan sejumlah pimpinan OPD.
Pejabat fungsional adalah ASN yang bertugas berdasarkan keahlian tertentu, misalnya analis, perencana, atau pranata komputer. Posisi mereka berbeda dengan pejabat struktural yang memimpin unit kerja.
Tiga jalur pengangkatan
Pelantikan ini didasarkan pada tiga Keputusan Gubernur Gorontalo yang terbit pada Desember 2025. Ketiganya mengatur pengangkatan jabatan fungsional bagi PNS lewat jalur berbeda.
Jalur pertama adalah penyesuaian jabatan. Jalur kedua adalah promosi kenaikan jenjang. Sementara jalur ketiga adalah perpindahan dari jabatan lain.
Pesan Gusnar Ismail untuk pejabat fungsional
Gusnar berharap para pejabat yang baru dilantik ikut menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan.
“Saya sangat berharap semua pejabat fungsional bisa berperan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Anda semua punya andil dalam proses pembangunan daerah ini, dengan catatan laksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai bidang keahlian masing-masing,” kata Gusnar.
Teori, regulasi, dan responsif
Gubernur meminta pejabat fungsional menguasai tiga aspek. Pertama, teori, yang bisa dipelajari dengan banyak membaca sumber pengetahuan terkait jabatannya.
Kedua, regulasi. Setiap pejabat fungsional wajib memahami aturan yang mendasari kebijakan publik di bidangnya.
Ketiga, responsif terhadap kondisi nyata di masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
“Setelah teori dan regulasi dikuasai, bapak ibu semua juga harus responsif terhadap kondisi faktual di tengah-tengah masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan publik. Saya yakin dan optimis, jika pejabat fungsional bekerja dengan mengacu pada tiga aspek ini, pembangunan Gorontalo akan semakin bergerak maju,” pungkas Gusnar.
Apa dampaknya buat warga?
Pejabat fungsional berada di garis depan penyusunan program dan layanan. Kalau mereka paham teori, taat aturan, dan peka pada keadaan lapangan, kebijakan yang lahir bisa lebih tepat sasaran.
Warga bisa ikut menilai hasilnya dari kualitas layanan publik yang dirasakan sehari-hari, mulai dari perizinan hingga program bantuan.
