Anggaran BKPSDM Provinsi Gorontalo tahun 2026 tersisa sekitar Rp17,9 miliar, turun dari sekitar Rp22,9 miliar tahun lalu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan hasil merger BPSDM dan BKD pada awal 2026, dan termasuk perangkat daerah yang terdampak efisiensi.
Menyikapi hal itu, Gubernur Gusnar Ismail meminta BKPSDM memperbanyak kolaborasi dengan instansi lain yang menggelar pelatihan aparatur.
Banyak pelatihan gratis di luar sana
Menurut Gusnar, banyak kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan sesuai bidang tugas pegawai secara gratis.
“Harus berkolaborasi. Ini juga gampang-gampang susah, harus ada yang memulai. Jangan sampai lupa dengan ini,” kata Gusnar saat Dialog Kinerja bersama pegawai BKPSDM pada Senin, 13 April 2026.
Ia mengingatkan agar efisiensi tidak membuat kemampuan aparatur menurun.
“Jangan sampai kemampuan aparat akan berkurang seiring dengan efisiensi. Kalau kita terkena efisiensi lalu kita down, menurun, maka kita selesai. Kita tidak memilikk anggaran, perlengkapan cukup, tapi kita memiliki kapasitas SDM yang bisa kita tingkatkan,” lanjut Gusnar.
Pilih fokus, jangan terpaku struktur
Gusnar juga meminta pejabat administrator memilah program prioritas. Ia mencontohkan bidang sertifikasi, kelembagaan, serta pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang punya banyak fungsi.
“Jadi gini Biro Organisasi sudah bikin struktur itu, nah sekarang anda berhadapan kekurangan anggaran, ketiadaan material. Oleh sebab itu, analisis yang betul angkat sebuah fokus kemudian itu yang dilakukan. Artinya jangan terpaku dengan struktur itu,” pintanya.
Digital Talent dari Komdigi
BKPSDM sudah menempuh berbagai cara agar pengembangan SDM tetap berjalan, termasuk memanfaatkan ruang digital dan bekerja sama dengan instansi vertikal.
Salah satunya lewat program Digital Talent dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang membuka pelatihan daring bagi ASN se-Indonesia sesuai bidang tugas.
Pelajaran dari efisiensi
Pemangkasan anggaran memaksa instansi berpikir kreatif. Pelatihan daring gratis bisa jadi solusi, asalkan ASN benar-benar mengikutinya dan menerapkan ilmunya dalam pekerjaan.
Bagi warga, kapasitas ASN berpengaruh langsung pada kualitas layanan publik. Karena itu, efisiensi anggaran semestinya tidak berujung pada layanan yang makin lambat.
