APBN di Gorontalo hingga 31 Maret 2026 mencatat defisit sekitar Rp2,1 triliun. Belanja negara di provinsi ini melaju jauh lebih cepat dibanding pendapatan.
Data ini dipaparkan dalam Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter Kemenkeu Satu, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah di Aula DJPb Provinsi Gorontalo pada akhir April 2026.
Pendapatan vs belanja
Kepala Kanwil DJPb Arie Suwandini Wiwit menyebut pendapatan negara di Gorontalo baru Rp303,92 miliar. Sementara belanja negara sudah terealisasi Rp2,449 triliun atau 26,89 persen dari pagu.
Menurut Arie, kinerja APBN di Gorontalo tetap tergolong sehat.
“Sebetulnya posisi defisit (secara nasional) masih sangat terkendali sebesar Rp135 triliun atau 0,53 persen, reformasi APBN akan terus diperkuat dengan collecting more, spending better, efficient & sustainable financing guna memastikan program prioritas menjadi efektif, ruang fiskal tetap terjaga dan kualitas pengolahan fiskal semakin optimal,” ungkapnya.
Ketergantungan pada transfer pusat
Sebagian besar belanja, yakni Rp1,594 triliun atau sekitar 65 persen, dipakai untuk transfer ke daerah. Artinya, perputaran uang negara di Gorontalo masih sangat bergantung pada pusat.
Pendapatan daerah hingga Maret 2026 tercatat Rp980,67 miliar atau 13,92 persen dari target. Sekitar 90 persen berasal dari transfer pusat, sementara PAD masih kecil.
Arie berharap digitalisasi Samsat yang baru diresmikan bisa mendongkrak PAD.
Beban belanja wajib daerah
Gubernur Gusnar Ismail menyebut keterbatasan fiskal masih jadi masalah utama di seluruh kabupaten dan kota. Kota Gorontalo bahkan termasuk daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah.
“Oleh karena itu, kita harus bekerja bukan hanya berbasis anggaran semata, melainkan dengan kreativitas dalam menghadapi situasi fiskal ini melalui berbagai langkah antisipatif,” kata Gusnar.
Ia menyoroti besarnya belanja wajib atau mandatory spending. Contohnya gaji pegawai, jatah 20 persen untuk pendidikan, iuran BPJS Kesehatan, sampai kewajiban menyediakan lahan bagi kantor Polri dan TNI. Ia berharap beban ini dibagi lebih adil antara pusat dan daerah.
Ekonomi tetap tumbuh
Dalam forum itu, ekonomi Gorontalo 2025 disebut tumbuh 6,12 persen, di atas rata-rata nasional 5,39 persen. Capaian ini dinilai membanggakan, tetapi tetap butuh fondasi yang kuat agar pertumbuhan berkelanjutan dan merata.
Bagi warga, defisit APBN di daerah bukan kabar buruk selama belanjanya tepat sasaran. Yang penting adalah memastikan dana transfer benar-benar sampai dalam bentuk layanan dan pembangunan.
