Aset Pemprov Gorontalo tahun 2025 tercatat senilai Rp1,9 triliun. Angka ini berasal dari nilai perolehan aset tetap Rp4,7 triliun dikurangi akumulasi penyusutan Rp2,7 triliun.
Data tersebut dipaparkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sukril Gobel saat peluncuran Sensus Barang Milik Daerah (BMD) di Hulondalo Ballroom pada Senin, 15 Juni 2026.
Aset Pemprov Gorontalo terbesar di dua dinas
Sebanyak 49 persen aset berada di Dinas PUPRPKP dan 20,61 persen di Dinas Dikbud. Bentuknya antara lain jalan, irigasi, dan gedung.
“Artinya dari total aset Pemprov Gorontalo itu kurang lebih 60 persen ada di dua dinas ini, yang lainnya tersebar di OPD,” kata Sukril.
Sensus BMD dengan QR code
Sensus BMD 2026 dinilai penting karena banyak OPD berganti nomenklatur dan asetnya berpindah. Pengelolaan aset juga dibenahi lewat aplikasi e-BMD yang memakai QR code.
“Transformasi digital ini memberikan lompatan efisiensi di mana output akhir dari penginputan langsung melahirkan qrcode untuk setiap barang milik pemerintah provinsi. Akan nampak foto fisik barang, lokasi koordinat keberadaan barang, spesifikasi aset, harga perolehan serta riwayat pemeliharaan,” imbuh Sukril.
Semua aset masuk PENTAGON
Gubernur Gusnar Ismail meminta data aset diintegrasikan ke Portal Satu Data Gorontalo (PENTAGON), agar publik bisa melihat pemanfaatannya.
“Daftar aset hasil sensus ini bisa dimasukkan ke PENTAGON. Semua aset kita masuk ke situ supaya semua orang bisa lihat dan bisa ditelusuri,” pinta Gusnar.
Ia bahkan berkelakar bahwa dengan data terbuka, siapa pun akan tahu jika sebuah dinas punya lima mobil dan siapa yang memegangnya.
Tiga bulan sensus
Sensus BMD dijadwalkan berlangsung tiga bulan. Peluncurannya diikuti 252 aparatur, terdiri dari pejabat penatausahaan dan pengurus barang di OPD, biro, UPTD, dan satuan pendidikan.
Kenapa sensus aset penting
Aset daerah dibeli dengan uang publik. Tanpa pencatatan rapi, barang bisa hilang, rusak tanpa diketahui, atau dipakai tidak semestinya.
Keterbukaan data lewat PENTAGON bisa menjadi alat kontrol warga. Jika data benar-benar dibuka, publik bisa ikut mengawasi apakah aset seperti kendaraan dinas dan gedung dimanfaatkan dengan baik.
