Bank SulutGo (BSG) menyerahkan dividen sekitar Rp11,5 miliar kepada Pemprov Gorontalo pada Senin, 21 April 2025. Dividen ini merupakan bagian keuntungan atas saham Pemprov Gorontalo di bank tersebut.
Penyerahan dilakukan Deputi Branch Manager BSG Cabang Gorontalo Yuningsih Gobel kepada Kepala Badan Keuangan Syukril Gobel. Gubernur Gusnar Ismail dan Sekda Sofian Ibrahim ikut menyaksikan di ruang kerja gubernur.
Penyerahan ini terjadi saat polemik RUPS BSG, yang mengeluarkan wakil Gorontalo dari jajaran dewan komisaris, belum mereda.
Saham Pemprov Gorontalo di Bank SulutGo
Pemprov Gorontalo memiliki saham di BSG sejak 2012, dengan akumulasi sekitar Rp74 miliar atau lebih dari 5 persen. Pemprov Gorontalo menjadi pemegang saham terbesar ketiga setelah Pemprov Sulut dan PT Mega Corpora.
Nilai saham itu naik menjadi Rp77 miliar karena ada hibah saham dari Mega Corpora sebagai pemegang saham pengendali.
“Sementara tahun ini, kita mendapatkan deviden dari penyertaan modal Rp11 miliar lebih. Angka ini sudah tiga tahun terakhir deviden kita berkisar di angka Rp 10 dan Rp 11 miliar,” kata Syukril.
Sudah balik modal
Menurut Syukril, penerimaan Pemprov dari BSG sudah melebihi total saham yang ditanam. Perhitungannya dari dividen tahunan ditambah dana CSR.
“Kalau kita total jumlah deviden selama ini sudah Rp68 miliar, jika ditambah dengan CSR, belum dihitung tahun ini, kurang lebih sudah Rp9 miliar. Jadi sebenarnya kalau deviden dengan CSR sudah 78 miliar. Sudah lebih dari total penyertaan modal,” beber mantan Inspektur Pemprov Gorontalo itu.
Tambahan modal belum pasti
Soal rencana penyertaan modal tambahan Rp5 miliar, Pemprov belum bisa memastikan. Saat ini Pemprov sangat selektif dan berhati-hati.
Sikap ini sejalan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mensyaratkan penilaian kelayakan oleh penilai investasi.
Dividen yang rutin masuk setiap tahun ini juga menambah pendapatan daerah yang bisa dipakai untuk membiayai program pemerintah.
Bagi publik, data ini memberi gambaran bahwa investasi daerah di bank milik daerah bisa memberi hasil. Namun, keputusan menambah modal tetap harus melalui penilaian yang ketat.
