Danial Ibrahim resmi ditetapkan sebagai komisaris utama BUMD Provinsi Gorontalo, PT Gorontalo Fitrah Mandiri. Penetapan dilakukan Gubernur Gusnar Ismail dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Ruang Huyula, Kantor Gubernur, pada Maret 2026.
Dalam sumber, nama ini ditulis dalam dua ejaan, yakni Danial dan Daniel Ibrahim.
“Alhamdulillah telah dilaksanakan RUPS luar biasa dengan satu agenda pemberhentian sekaligus pengukuhan komisaris, dan saya yang diamanahkan memiliki tanggung jawab besar untuk menghidupkan kembali BUMD,” ujarnya.
Kondisi BUMD Gorontalo selama ini
Danial menilai kinerja BUMD belum optimal sejak didirikan. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyak unit usaha yang dikelola tanpa fokus, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah kecil.
“Sejak berdiri hingga sekarang, BUMD ini bisa dibilang hidup segan mati tak mau, sehingga perlu langkah konkret untuk menghidupkannya kembali,” ungkap Danial.
Fokus pada tiga sektor
Ke depan, BUMD akan diarahkan fokus pada sektor agromaritim, pertambangan, dan perdagangan sebagai langkah awal pembenahan.
“Terlalu banyak unit bisnis yang dikelola tanpa fokus membuat hasilnya tidak memuaskan, sehingga ke depan kita sepakat untuk fokus,” imbuhnya.
Mulai dari inventarisasi aset
Langkah pertama adalah mendata seluruh aset milik BUMD. Hal ini penting karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan adanya tambahan penyertaan modal.
Aset yang ada, misalnya lahan, bisa dimanfaatkan untuk pertanian. BUMD juga akan membuka kerja sama dengan pihak ketiga lewat skema kerja sama operasi.
“Kita harus menyusun strategi agar BUMD ini bisa berjalan tanpa bergantung pada penyertaan modal dari pemerintah, salah satunya dengan mengoptimalkan aset dan membuka peluang kerja sama,” tutup Danial.
Kenapa BUMD penting?
BUMD adalah perusahaan milik daerah yang semestinya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dikelola baik, keuntungannya bisa membantu membiayai layanan publik tanpa harus menaikkan pajak.
Sebaliknya, BUMD yang merugi justru membebani anggaran. Karena itu, langkah pembenahan ini layak dipantau, termasuk hasil inventarisasi aset dan kerja sama yang nanti dijalin.
Publik juga bisa menagih transparansi laporan keuangan BUMD, agar perbaikan yang dijanjikan benar-benar terlihat dalam angka.
