Desain kantor Wali Kota Gorontalo yang baru akhirnya ditetapkan. Pemkot Gorontalo mengumumkan pemenang sayembara desain pada malam penghargaan di Hotel Aston, Jumat, 15 Mei 2026.
Karya berjudul Sumbu Bahtera Demokrasi keluar sebagai juara pertama dan meraih hadiah Rp150 juta. Juara kedua mendapat Rp75 juta, sedangkan juara ketiga Rp30 juta. Dalam rilis lain soal acara yang sama, hadiah juara ketiga ditulis Rp50 juta.
Hasil sayembara desain
Penyerahan penghargaan disaksikan Wakil Wali Kota Indra Gobel, Sekda Ismail Madjid, Ketua DPRD Irwan Hunawa, pimpinan OPD, dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Mario Wibisono.
“Sayembara ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam melibatkan para profesional untuk menghadirkan bangunan yang memiliki nilai estetika sekaligus fungsional bagi pelayanan masyarakat,” ujar Indra.
Makna Sumbu Bahtera Demokrasi
Desain pemenang mengangkat nilai maritim, budaya, dan spiritualitas Serambi Madinah. Kantor wali kota dimaknai sebagai pelabuhan kemanusiaan, dengan pemerintah sebagai nahkoda pembangunan.
Bangunan utama dirancang menyerupai dermaga yang kokoh dan terbuka, simbol kepemimpinan yang dekat dengan warga. Sumbu kawasan mengarah ke gedung MICE berbentuk bahtera, lambang perjalanan menuju masa depan yang hijau dan religius.
Tiga prinsip desain
Pertama, identitas lokal. Motif Karawo diterapkan di plaza dan fasad, bentuk atap terinspirasi Bantayo Poboide, dan gedung MICE memakai konsep arsitektur maritim.
Kedua, keterbukaan dan inklusivitas lewat plaza ekonomi kreatif yang menjadi ruang aktivitas warga sekaligus penghubung area publik dengan kantor pemerintahan.
Ketiga, keberlanjutan. Rancangan ini memakai pemanenan air hujan, pengelolaan limpasan air, panel surya, kolam pendingin pasif, material daur ulang, pencahayaan alami, dan sistem keamanan terintegrasi.
Target peletakan batu pertama
Wali Kota Adhan Dambea memastikan pembangunan dimulai tahun ini.
“Kita targetkan awal Agustus sudah peletakan batu pertama,” ungkap Adhan.
Kantor baru ini akan berdiri di kawasan eks Terminal 42. Proses penertiban lahan dan pemindahan makam di kawasan itu masih berjalan, sehingga jadwal tersebut layak terus dipantau.
Jika terwujud, plaza terbukanya berpotensi menjadi ruang publik baru bagi warga, bukan hanya tempat mengurus administrasi.
