EPSS 2028 atau Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral mulai disiapkan Pemprov Gorontalo sejak sekarang. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Gorontalo menetapkan dua OPD sebagai calon nominator dalam kegiatan pembinaan di Manna Cafe pada Senin, 25 Mei 2026.
Kedua OPD itu adalah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kegiatan kompilasi data penerima layanan rehabilitasi, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kompilasi data pendidikan provinsi.
Kenapa dua OPD ini dipilih
Penetapan didasarkan pada kesiapan mengelola data statistik sektoral, komitmen kelembagaan, dan dukungan terhadap Satu Data Indonesia. Keduanya dinilai sudah mengelola data sesuai prinsip statistik yang terstandar.
Pembinaan dihadiri tim pengelola data dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Dikbud, Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta Dinas Sosial. Hadir pula Tim Penilai Internal, BPS Provinsi Gorontalo sebagai pembina data, dan Tim SKALA sebagai mitra.
Apa yang diperkuat dalam statistik sektoral
Materi pembinaan meliputi prinsip statistik sektoral, pengelolaan metadata, standar data, interoperabilitas, dan kualitas pengelolaan data di tiap OPD. Tujuannya menaikkan tingkat kematangan statistik sektoral daerah.
Kepala Bidang Statistik Kominfotik, Sumarto Biki, menyebut hasil EPSS akan menunjukkan sejauh mana kegiatan statistik dijalankan sesuai prosedur dan terdokumentasi.
“Kedepan, kebijakan-kebijakan daerah akan bertumpu pada ketersediaan data dan informasi. Sumbernya ada di OPD selaku produsen data,” ujar Sumarto.
“Dengan kegiatan seperti ini, kita akan lebih tahu seperti apa data yang baik, terstandar, dan bisa dibagipakaikan,” pungkasnya.
Kenapa data penting buat warga
Data yang rapi menentukan apakah bantuan sosial tepat sasaran, sekolah mana yang butuh perbaikan, atau desa mana yang perlu intervensi gizi. Data yang berantakan bisa membuat warga yang berhak justru terlewat.
Satu Data Indonesia berusaha agar data antarinstansi tidak saling bertabrakan. Dengan data yang bisa dibagipakaikan, satu dinas tak perlu mengumpulkan ulang data yang sudah dimiliki dinas lain.
Target jangka panjang
Dengan pendampingan berkelanjutan, seluruh OPD diharapkan memperkuat koordinasi dan kualitas penyajian data. Persiapan dua tahun sebelum penilaian menunjukkan bahwa membangun tata kelola data memang butuh waktu, bukan pekerjaan semalam.
