Petuah adat Gorontalo mewarnai rapat kerja Komisi I DPRD dengan Dinas Kominfo dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Gorontalo pada Senin, 11 Mei 2026. Ketua Komisi I, Fadli Poha, membacakannya khusus untuk kepala dinas yang baru, Mohamad Trizal Entengo.
Raker itu menjadi yang pertama bagi Trizal sebagai Kadis Kominfotik. Petuah yang dibacakan adalah petuah yang pernah ia terima saat menjabat Penjabat Sekda Kabupaten Gorontalo.
Isi petuah adat
“Saya bacakan Kembali petuah adat yang pak kadis pernah terima saat menjadi Sekda Kabupaten Gorontalo,”kata Fadli.
“Tulu-tulu lo ito eya, huta-huta lo ito eya, dupoto-dupoto lo ito eya, taluhu-taluhu lo ito eya, bo ja poluliya lo hilao eyanggu. (Api, api milik tuanku, tanah, tanah milik tuanku, angin angin milik tuanku, air air milik tuanku tapi jangan pernah berbuat sesuka hati),” lanjutnya.
Pesannya kuat: kekuasaan dan sumber daya boleh ada di tangan pejabat, tetapi tidak boleh dipakai sewenang-wenang.
Catatan soal anggaran KIP dan KPID
Anggota Komisi I menyambut baik kehadiran Trizal, tetapi juga menyampaikan banyak pekerjaan rumah dari masa sebelumnya.
“Kominfo ini ada catatan buruk di kami. Insyaallah di masa pak kadis bisa mencarikan solusi. KIP dan KPID dari tahun tahun kemarin agak dipersulit anggarannya. Masa kok KIP dengan KPID 100 juta anggaran. Sangat memalukan,”kata anggota Komisi I, Fikram Salilama.
Komisi I yakin gaya kepemimpinan Trizal yang terbuka dan komunikatif bisa menyelesaikan persoalan itu. Ia dinilai pandai merangkul banyak pihak, seperti saat menjabat Kepala Biro Umum.
Respons Trizal Entengo
Trizal berterima kasih atas perhatian Komisi I.
“Saya baru sekitar empat hari jadi kadis pak, tapi saya sudah saya coba inventarisir semua masalah untuk dicarikan solusinya. Saya syukuri adalah Komisi I sangat mendukung agar KPID dan KIP ini bisa semakin baik ke depan,” jelasnya.
Raker juga dihadiri komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan KPID.
Kenapa ini menarik
Petuah adat di ruang rapat DPRD menunjukkan bahwa nilai lokal masih dipakai sebagai pengingat etika pejabat. Bagi publik, sorotan soal anggaran KIP dan KPID juga penting, karena kedua lembaga itu menjaga hak warga atas informasi dan siaran yang sehat.
