Gedung BKAD atau Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo resmi digunakan. Gedung di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, ini diresmikan Gubernur Gusnar Ismail dan Ketua DPRD Thomas Mopili pada Selasa, 20 Januari 2026.
Peresmian ditandai penandatanganan prasasti oleh Gubernur dan pemotongan pita oleh Ketua DPRD.
Dibangun dua tahun
Perencanaan gedung disusun pada 2023. Pembangunan tahap pertama pada 2024 menghabiskan Rp6,7 miliar untuk fondasi, struktur, dan atap selama 150 hari.
Tahap kedua pada 2025 memakan Rp6,8 miliar selama 120 hari, meliputi interior, eksterior, dan penataan halaman. Pada 2026, pekerjaan berlanjut untuk pembangunan pagar.
Gedung berdiri di lahan 2.800 meter persegi dan mendapat tambahan lahan 2.100 meter persegi.
Fokus Gedung BKAD: belanja dan aset daerah
Gusnar berharap gedung baru membawa semangat baru dalam mengejar realisasi belanja tepat waktu. Tahun ini, BKAD tidak lagi mengurus pendapatan, tetapi fokus pada belanja dan penataan aset.
Ia mengakui penataan aset adalah pekerjaan besar.
“Dari sisi aset daerah, posisi kita sekarang itu telah terinventarisir, tetapi kalau kita bertanya soal kepemilikan atau menyangkut keberadaan valid terakhir itu susah kita menjawab, daftarnya ada tetapi ketika ditanya dimana barangnya itu susah dipastikan, oleh sebab itu aspek pendapatan sudah terlepas dari badan keuangan, tetapi pekerjaan berat yang menanti ialah bagaimana menata aset” ujar Gusnar.
Badan pendapatan terpisah
Dengan persetujuan DPRD, Pemprov telah membentuk Badan Pendapatan Daerah. Badan ini bertugas mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi pendapatan daerah.
“Sekarang ini kita telah mengidentifikasi sumber potensi daerah dan insya Allah ini bisa kita lakukan tahap bertahap dan kalau tidak salah pendapatan kita 500 miliar, Mudah-mudahan itu bisa kita capai” kata Gusnar.
Kejujuran yang jarang
Pengakuan bahwa daftar aset ada tetapi keberadaan barangnya sulit dipastikan adalah catatan penting. Aset yang tidak jelas keberadaannya berisiko hilang atau disalahgunakan.
Karena itu, gedung baru ini semestinya diikuti kerja nyata: mendata ulang, memberi label, dan membuka informasi aset kepada publik agar mudah diawasi.
