Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengibaratkan istri pejabat sebagai gas atau rem korupsi. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas yang digelar KPK di Ruang Dulohupa Gubernuran pada Rabu, 20 Mei 2026.
Seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama sengaja dihadirkan bersama pasangan masing-masing.
Gusnar Ismail: gas atau rem
“Peran yang pertama adalah tancap gas, sudah ada jabatan gas saja. Kan begitu? kedua, istri berperan sebagai rem yang tidak pernah menjadi rem blong. Cuma bergerak di situ saja,” kata Gusnar.
Menurutnya, godaan korupsi kadang datang dari pasangan, bukan dari pejabatnya sendiri. Aturan yang jelas bisa ditafsirkan macam-macam ketika ada desakan dari rumah.
“Saya mengajak kita semua, terutama istri, pendamping suami, mengambil posisi yang tegas terhadap pencegahan korupsi ini,” pintanya.
25 persen kasus libatkan ASN
Data KPK memperkuat pesan itu. Menurut Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kunto Ariawan, sekitar seperempat dari hampir 2.000 perkara korupsi yang ditangani lembaganya pada 2024–2026 menyeret ASN.
“Nah Bapak-Ibu sekalian yang di sini kan ASN semuanya Pak. Ya berarti ada risiko seperti itu. Oleh karena itu kita coba cegah gitu kan. Kita coba cegah agar risiko itu tidak terjadi di Provinsi Gorontalo,” ungkap Kunto.
Materi bimtek
Bimtek ini terselenggara atas kerja sama dengan Inspektorat Provinsi Gorontalo. Materi disampaikan David Sepriwasa tentang penanaman nilai antikorupsi dalam keluarga, dan Kevin Pasquella Helian tentang tindak pidana korupsi dan permasalahannya.
Kenapa keluarga jadi sasaran
Pendekatan ini berangkat dari kenyataan bahwa gaya hidup keluarga sering menjadi pemicu. Tuntutan rumah yang besar bisa mendorong pejabat mencari penghasilan di luar jalur yang sah.
Sebaliknya, keluarga yang terbiasa hidup sesuai kemampuan menjadi benteng pertama. Istri, suami, hingga anak bisa menjadi pengingat ketika ada tawaran atau pemberian yang janggal.
Bagi warga, pencegahan korupsi di kalangan pejabat berarti anggaran daerah lebih banyak kembali dalam bentuk jalan, sekolah, dan layanan kesehatan, bukan hilang di kantong segelintir orang.
