Gubernur Gusnar Ismail melantik 56 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Gorontalo pada Senin, 6 Oktober 2025. Sumpah jabatan diambil di aula rumah jabatan gubernur.
Ini menjadi pelantikan pejabat perdana yang dilakukan Gusnar sejak memimpin bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
“Pelantikan ini adalah upacara perdana bagi saya melantik para pejabat, nanti ini merupakan tugas dan upacara rutin yang senantiasa berlangsung dilingkungan pemerintah provinsi,” ungkap Gusnar.
Rincian 56 pejabat fungsional
Sebanyak 26 orang dilantik lewat promosi kenaikan jenjang, 19 orang karena perpindahan dari jabatan lain, dan 11 orang lewat penyesuaian jabatan.
Mereka bertugas di Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD Hasri Ainun Habibie, Dinas Pangan, Bappeda, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Pesan Gubernur Gusnar: tiga hal penting
Gusnar menjelaskan, pejabat fungsional punya ruang bebas menuangkan pikiran dan analisis untuk kepentingan OPD. Karena itu, ia menekankan tiga hal.
Pertama, berpikir berbasis dalil. Kedua, menguasai regulasi. Ketiga, memahami kebijakan dengan baik.
“Ini yang sering kita keliru memberikan analisis, kita relatif menggunakan regulasi yang kita tahu padahal sudah ada revisi undang-undang, maksud saya dalam menawarkan analisa, cantumkan itu berdasarkan undang-undang sekian pasal sekian itu kuat, regulasi ini penting karena ada legal standing disana,” jelas Gusnar.
Ia juga meminta pejabat memahami kebijakan pimpinan, karena analisis mereka menjadi bahan keputusan kepala OPD.
Menurutnya, jika dukungan analisis dari pejabat fungsional tidak lengkap, pimpinan bisa keliru mengambil keputusan.
Sinergi fungsional dan administrator
Gusnar berharap pejabat fungsional dan administrator bisa bersinergi di masing-masing OPD, dengan prioritas pelayanan publik yang prima dan berkualitas.
Kenapa ini relevan bagi warga?
Pejabat fungsional bekerja di balik layar, menyusun analisis dan kajian yang menjadi dasar kebijakan. Jika analisisnya kuat dan berdasar aturan terbaru, keputusan yang diambil pun lebih tepat.
Karena itu, pesan soal regulasi terbaru terdengar sederhana, tetapi penting. Aturan yang sudah direvisi bisa mengubah dasar sebuah kebijakan.
Ujungnya, warga yang merasakan: layanan kesehatan, pangan, perizinan, dan perencanaan daerah yang lebih tertata.
