Pajak kendaraan bermotor para aparatur Pemprov Gorontalo kini jadi sorotan. Pemprov memperkuat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi ASN, P3K, tenaga outsourcing, dan keluarganya.
Gubernur Gusnar Ismail menegaskan aparatur pemerintah harus menjadi teladan. Menurutnya, pajak yang dibayar warga kembali dalam bentuk pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Bayar pajak kendaraan di GIIS
Salah satu contohnya ditunjukkan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Heriyanto Uwete. Ia membayar pajak kendaraannya di Gerai Inovasi Integrasi Samsat (GIIS) di halaman Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo.
Meski STNK kendaraannya beralamat di Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, ia tetap bisa membayar tanpa harus pulang ke daerah asal kendaraan.
Artinya, warga yang kendaraannya terdaftar di kabupaten lain di Gorontalo tak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk membayar pajak tahunan.
Langkah penguatan kepatuhan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, menyebut Pemprov fokus membangun budaya taat pajak di lingkungan aparatur.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong terciptanya budaya taat pajak di lingkungan aparatur pemerintah. ASN dan seluruh aparatur pemerintah harus menjadi teladan positif bagi masyarakat dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ujar Danial.
Langkahnya meliputi pemadanan data kendaraan ASN secara by name by address, pemantauan berkala tingkat kepatuhan, layanan Samsat jemput bola ke OPD, dan optimalisasi layanan GIIS.
Bagian dari kemandirian fiskal
Kehadiran GIIS disebut sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Layanan ini juga mendukung peningkatan PAD dan kemandirian fiskal daerah.
Tips buat pemilik kendaraan
Cek tanggal jatuh tempo pajak di STNK dan bayar sebelum terlambat agar tidak kena denda. Kalau kendaraanmu terdaftar di kabupaten lain di Gorontalo, manfaatkan layanan terintegrasi seperti GIIS agar tak perlu pulang kampung.
Kalau aparatur sudah tertib, pemerintah punya dasar moral yang lebih kuat untuk mengajak warga membayar pajak. Pemprov berharap kepatuhan aparatur menular ke warga, sehingga penerimaan pajak kendaraan makin kuat untuk membiayai pembangunan daerah.
