Angka ekonomi pariwisata Gorontalo bergerak naik, tetapi ukuran dampaknya belum sepenuhnya tersedia. Nilai jasa akomodasi dan makan minum meningkat dari sekitar Rp964 miliar pada 2020 menjadi Rp1,25 triliun pada 2024, sementara malam kamar terpakai di hotel berbintang naik dari kisaran 86.000 pada 2021 menjadi lebih dari 109.000 malam pada 2024. Bagi Hasim, Pengajar Ekologi dan Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, pertumbuhan tersebut tidak cukup dibaca sebagai keberhasilan tanpa melihat kondisi ekosistem serta manfaat bagi komunitas pesisir. Dalam tulisannya, ia mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan pariwisata berlangsung tanpa mengorbankan aset ekologis yang menjadi fondasinya. Menurut Hasim, nilai ekonomi pariwisata masih terkonsentrasi di Kota Gorontalo. Di sisi lain, wilayah dengan potensi wisata alam tinggi seperti Boalemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara menunjukkan angka malam menginap serta hunian kamar yang rendah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang distribusi manfaat pariwisata. Sumber daya pesisir dan laut berada di kabupaten-kabupaten tersebut, sedangkan nilai ekonomi akomodasi formal lebih banyak terkumpul di pusat kota. Hasim menulis bahwa ekowisata dapat membawa manfaat apabila terdapat kepemilikan dan kendali lokal, pembagian manfaat yang adil, serta perlindungan ekosistem yang terukur. Ia juga menyoroti kerentanan kawasan penyelaman, terumbu karang Teluk Tomini, dan mangrove pesisir terhadap tekanan kunjungan. Ia mengusulkan Ecological–Economic Integrated Tourism System atau EEITS, yang menggabungkan indikator ekologis, sosial, dan nilai tambah lokal. Menurutnya, indikator seperti tutupan karang, polusi mikroplastik, kepemilikan usaha lokal, serta pendapatan yang kembali ke desa wisata perlu menjadi bagian dari pengukuran. Hasim menyebut Raja Ampat, Wakatobi, dan Lombok Utara telah menjalankan pendekatan melalui izin kunjungan, kontribusi konservasi, serta audit ekowisata. Ia mengusulkan pembentukan Gorontalo Sustainable Tourism Observatory sebagai pusat pemantauan yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal.
