LAUTRA, program pendanaan perluasan ekonomi kawasan konservasi dari pemerintah pusat, dibahas untuk pengembangan wisata hiu paus Botubarani. Rapat sinkronisasi usulan digelar Disparekrafpora Provinsi Gorontalo di Aula Pangkalan IV Objek Wisata Hiu Paus Botubarani pada Rabu, 22 April 2026.
Tujuannya memastikan usulan dari desa, kecamatan, dan kabupaten masuk semua dalam proposal ke pusat.
LAUTRA: program pusat, pelaksana di daerah
Rapat ini diikuti banyak pihak dari berbagai tingkat pemerintahan. LAUTRA didanai pusat, tetapi dijalankan di daerah. Karena itu, programnya harus menjawab kebutuhan warga setempat.
Kepala Disparekrafpora Sultan Kalupe menyebut proposal hampir final, tetapi masih perlu pendalaman.
“Proposal yang disusun oleh tim, baik dari dinas maupun desa, itu sudah akan difinalkan. Namun kami masih melihat perlunya pendalaman agar semua yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat benar-benar masuk,” ujarnya.
Lebih baik usulan banyak
Sultan menjelaskan pengajuan bersifat terbuka. Semua usulan dimasukkan dulu, lalu diseleksi pusat.
“Lebih baik usulan banyak daripada sedikit. Jangan sampai anggaran tersedia, tapi kegiatan yang kita butuhkan tidak terakomodasi karena tidak diusulkan,” tegasnya.
Kunci ada di desa
Menurut Sultan, persetujuan dan tanda tangan kepala desa menjadi syarat utama pengajuan.
“Tanpa usulan dari desa, maka proposal tidak akan berjalan. Apa yang diusulkan desa itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan program yang akan didanai,” jelasnya.
Peserta rapat, mulai dari OPD, pemerintah kabupaten, kecamatan, Pokdarwis, hingga kelompok warga, diminta menelaah ulang usulan agar selaras. DED yang sudah disusun Pemprov juga bisa dijadikan referensi.
“Semua kami serahkan kepada desa dan pengelola objek wisata. Yang terpenting adalah usulan tersebut benar-benar dibutuhkan, terintegrasi, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Sultan.
Kenapa warga perlu terlibat
Program dari atas sering tidak pas dengan kebutuhan di lapangan. Skema LAUTRA memberi ruang warga Botubarani menentukan sendiri apa yang paling dibutuhkan, misalnya fasilitas sanitasi, pelatihan pemandu, atau perahu yang lebih aman.
Warga dan pelaku wisata bisa menyampaikan usulan lewat pemerintah desa atau Pokdarwis sebelum proposal dikirim.
